Bawaslu Dinilai Lelet Tangani #2019GantiPresiden

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menyesalkan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tak mampu berbuat banyak menghadapi gerakan #2019GantiPresiden.
Bawaslu kata Ari, terkesan gagap dan lamban. Akibatnya, masyarakat bergerak sendiri melakukan penolakan. Masyarakat gerah dengan upaya aktivis #2019GantiPresiden terus memprovokasi masyarakat.
"Harusnya Bawaslu lebih pro-aktif. Bukan malah diam, sehingga terkesan tidak profesional," ujar Ari kepada JPNN, Selasa (28/8).
Pembimbing disertasi S3 di Universitas Padjajaran ini mengingatkan, suara penolakan kini lebih besar daripada yang pro terhadap gerakan #2019GantiPresiden.
"Jika Bawaslu jeli melihat keadaan, penolakan seperti yang terjadi di Surabaya, Bangka Belitung, Pekanbaru, beberapa hari lalu tak akan terjadi," ucapnya.
Saat ditanya aturan hukum yang dapat digunakan Bawaslu, pengajar di Universitas Indonesia ini menyebut gerakan #2019GantiPresiden sangat merugikan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Celah tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi Bawaslu untuk mengambil tindakan tegas, demi demokrasi yang lebih baik bagi Indonesia di masa yang akan datang.
"Hukuman maksimal adalah mendiskualifikasi partai yang jelas-jelas melanggar aturan kampanye dini bahkan dengan menodai nilai-nilai kebangsaan," katanya.
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menyesalkan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diam saja menghadapi gerakan #2019GantiPresiden
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan