Bawaslu DKI Gelar Rakor Sentra Penegakan Hukum Menjelang Pilgub Jakarta 2024
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi (Rakor) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024.
Rakor ini berlangsung selama dua hari, 27-28 Juni 2024 di Hotel Bidakara Jakarta.
Rakor yang digelar menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarat ini menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Abhan sebagai Advokat/Pegiat Pemilu dan Ketua Bawaslu 2017-2022.
Abhan membawakan materi dengan topik Peran Bawaslu Membangun Sinergisitas GAKKUMDU Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan pemilu/Pemilihan.
Pembicara lainnya adalah Kompol Nur Sahid (Bareskrim Polri) dan Agus Angling Kusuma (Kejagung RI).
Acara ini dihadiri oleh seluruh anggota Bawaslu DKI, para ketua dan anggota Bawaslu di seluruh Kota Admistratif DKI Jakarta, yaitu Bawaslu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Hadir juga sebagai peserta dari unsur kepolisian dan kejaksaan.
Dalam kesempatan itu, Abhan menjelaskan sejumlah aturan terkait pemilihan serentak termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Pemilihan.
Adapun sejumlah regulasi terkait pemilihan serentak adalah UU Nomor 15 Tahun 2015 diubah denagn UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi (Rakor) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur ðan Wagub Jakarta.
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- 6 Langkah Bawaslu Antisipasi Pengawas Meninggal Dunia Saat Pilkada
- Massa AMPD Geruduk Bawaslu Minta Segera Turun Tangani Pilgub Sumsel
- Wamendagri Ribka Pastikan Pelaksanaan Tahap Lanjutan Pilkada Papua Tengah Sesuai Jadwal
- Pilgub Jakarta 2024, Bawaslu DKI Tangani 13 Laporan Termasuk Kasus Dugaan Politik Uang
- Anggota KPUD & Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo Dilaporkan ke DKPP, Ini Penyebabnya