Bawaslu Gelar Rapat Pleno Pelanggaran Kampanye Ravindra Airlangga, Ini Hasilnya

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kasus dugaan pelanggaran kampanye yang menyeret Caleg DPR RI dari Partai Golkar Ravindra Airlangga masih terus berlanjut.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor pun telah menggelar rapat pleno dan sudah mendapatkan hasil sementara.
Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bogor, Juhdi mengaku pihaknya tak punya bukti kuat dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan putra Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tersebut.
"Dari hasil penelusuran selama ini, sampai detik ini, kami tidak menemukan bukti-bukti adanya traktor yang masih terpampang stiker caleg yang bersangkutan," kata Juhdi kepada wartawan, Rabu (27/12).
Bawaslu juga sudah melakukan penelusuran dengan memeriksa beberapa orang mengenai dugaan pelanggaran kampanye menggunakan fasilitas negara yang dilakukan Ravindra.
Bawaslu pun memeriksa Ravindra yang berstatus anggota DPR RI beserta timnya, kaitan stiker kampanye di alat pertanian bantuan Kementerian Pertanian yang dibagikan kepada para petani di Kabupaten Bogor.
Juhdi mengatakan pihaknya tidak berhasil menemukan alat pertanian yang terpasang stiker seperti informasi yang ia terima.
Dia mengaku tak bisa mengakses kamera pengintai atau CCTV di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor yang menjadi lokasi pembagian alat pertanian.
Bawaslu Kabupaten Bogor sudah menggelar rapat pleno terkait kasus pelanggaran kampanye yang dilakukan Ravindra Airlangga.
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan