Bawaslu Ingatkan Politisasi SARA Rusak Tatanan Demokrasi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan pentingnya tidak menggunakan politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks untuk saling menyerang pribadi pada Pilkada 2024.
Dia mengatakan cara-cara tidak bertanggung jawab tersebut merusak tatanan demokrasi yang jujur dan adil.
Sengaja digunakan untuk menumbuhkan dan menurunkan partisipasi.
Selain itu juga menurunkan keyakinan masyarakat dan pendukung pasangan calon kepala daerah tertentu.
Karena itu penting dicegah sedini mungkin. Jika tidak akan meningkatkan potensi polarisasi di tengah masyarakat.
“Ini terbukti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, bahkan hal tersebut mengancam keamanan dan disintegrasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Bagja di Jakarta, Jumat (8/11).
Meski begitu, Bagja melihat kerja sama antara Bawaslu, KPU, pemerintah dan masyarakat sipil seperti Cek Fakta pada Pemilu 2024 berhasil dilakukan. Terbukti, tensi dan politisasi SARA di media sosial menurun.
Dengan demikian Pemilu 2024 berhasil mereduksi politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial dengan sangat signifikan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan bahwa politisasi SARA, ujaran kebencian dan hoaks merusak tatanan demokrasi.
- 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada Sudah Masuk ke MK, Ini Daftarnya
- Bawaslu Temukan Logistik PSU Masih Belum Lengkap di Serang
- 9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada, Ini Pesan dan Harapan Wamendagri Ribka
- Dugaan Kecurangan, Tiga Kepala Desa Kabupaten Banggai Dilaporkan ke Bawaslu
- Bawaslu Konsisten Mengawal Demokrasi
- Kemendagri Tegaskan Komitmen Dukung Kelancaran PSU Pilkada 2024 di 6 Daerah Ini