Bawaslu Ingatkan Politisasi SARA Rusak Tatanan Demokrasi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan pentingnya tidak menggunakan politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks untuk saling menyerang pribadi pada Pilkada 2024.
Dia mengatakan cara-cara tidak bertanggung jawab tersebut merusak tatanan demokrasi yang jujur dan adil.
Sengaja digunakan untuk menumbuhkan dan menurunkan partisipasi.
Selain itu juga menurunkan keyakinan masyarakat dan pendukung pasangan calon kepala daerah tertentu.
Karena itu penting dicegah sedini mungkin. Jika tidak akan meningkatkan potensi polarisasi di tengah masyarakat.
“Ini terbukti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, bahkan hal tersebut mengancam keamanan dan disintegrasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Bagja di Jakarta, Jumat (8/11).
Meski begitu, Bagja melihat kerja sama antara Bawaslu, KPU, pemerintah dan masyarakat sipil seperti Cek Fakta pada Pemilu 2024 berhasil dilakukan. Terbukti, tensi dan politisasi SARA di media sosial menurun.
Dengan demikian Pemilu 2024 berhasil mereduksi politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial dengan sangat signifikan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan bahwa politisasi SARA, ujaran kebencian dan hoaks merusak tatanan demokrasi.
- Dugaan Politik Transaksional ke Oknum Penyelenggara Pilkada Papua Bakal Dilaporkan ke KPK
- Menjelang PSU, Calon Bupati Parimo Nizar Rahmatu Dilaporkan ke Bawaslu
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Kasus Dugaan Politik Uang Jelang PSU Pilkada Barito Utara, 9 Orang Ditangkap
- Wamendagri Ribka Kunjungi Siak demi Pastikan Kesiapan PSU Berjalan Lancar Sesuai Rencana
- Pesan Wagub Cik Ujang ke Masyarakat: Dukung Program Sumsel Maju Terus untuk Semua