Bawaslu Ingatkan Sejumlah Masalah Ini Berpotensi Muncul pada Pemilu 2024

“Bisa teman teman melaporkan melalui aplikasi yang sudah disediakan Bawaslu. Soal pembuktian itu tergantung laporan," ujar Rahmat Bagja dalam diskusi yang merupakan bagian dari rangkaian Kegiatan Pelatihan SDM Kepemiluan, yang digelar oleh Ikatan Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (IKASA) bersama ITC.

Pada Februari 2024 mendatang akan digelar serentak pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

Pada November di tahun yang sama akan digelar pemilihan kepala daerah. Dampak dari kebijakan tersebut adalah pemerintah harus menunjuk kepala daerah sementara untuk menggantikan kepala daerah-kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya sebelum 2024.

Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Rezka Oktoberia dalam diskusi tersebut menambahkan para kepala daerah sementara tersebut harus betul-betul dijaga netralitasnya.

"Mendagri sudah menyelesaikan 53 daerah dari 101 daerah (yang akan habis masa jabatannya tahun ini). Kami berharap tindakan dari PJ kepala daerah, tindakan mutasi ASN juga harus diperhatikan, apakah itu politik atau menghabiskan rezim dari ASN yang lama," kata Rezka Oktoberia.

Pada Pemilu 2024 juga untuk pertama kalinya diperbolehkan pemanfaatan kampus sebagai sarana kampanye.

Menurut dia, pada 2024 sebanyak sekitar 29 persen pemilih adalah usia mahasiswa. Sehingga jika aturan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, salah satu dampaknya adalah peningkatan partisipasi pemilih di usia mahasiswa.

"Memperbolehkan kampus jadi tempat kampanye, ini jadi terobosan baru. Harus jadi pertimbangan, jangan menimbulkan perpecahan, perselisihan paham. Memang usia produktif kita usia di kalangan mahasiswa, ini jumlah pemilih dominan," ujarnya.