Bawaslu: Jangan Berupaya Menyeret PNS ke Politik

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad meminta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) tidak tertekan dengan adanya MoU netralitas Aparatur Spil Negara (ASN). Sebab lima instansi yang menandatangani Mou yaitu Bawaslu, Mendagri, MenPAN-RB, KASN, dan BKN‎ hanya untuk memastikan seluruh PNS baik pusat dan daerah tetap netral dalam pelaksanaan pemilu.

“Kerja sama ini bukan untuk memata-matai ASN. Sebab ada cara kami, kalau selama ini ASN tidak netral dan itu sudah sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Ketua Bawaslu Muhammad pada acara penandatangan MoU (Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman Bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, Ketua KASN Sofian Effendi, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Jumat (2/10).

‎Dia menyebutkan, biasanya setiap pilkada, PNS itu seharusnya senang. Namun kenyataan, PNS itu stress menjelang Pilkada karena banyak tekanan. 

Menurut Muhammad, PNS sesungguhnya ingin netral. Namun karena ada tekanan-tekanan, akhirnya harus mengikuti kemauan pimpinannya.

“Itu sebabnya, PNS harus dikembalikan ke fitrahnya. Jangan ada lagi upaya untuk menyeret PNS ke politik,” ujar Muhammad.‎(esy/jpnn)