Bawaslu Kantongi Daftar Petugas KPPS Bermasalah

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk benar-benar selektif dalam merekrut anggota kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) untuk tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilu 2014 mendatang. Pasalnya, banyak nama-nama KPPS yang pernah bertugas pada pemilu 2009 lalu maupun sejumlah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) ternyata bermasalah.
“Kita punya data mana petugas KPPS yang sudah di-blacklist (masuk daftar hitam, red). Kalau orang-orang yang bermasalah masih digunakan oleh KPU, akan kita pertanyakan,” kata Muhammad di Jakarta, Selasa (18/2).
Permasalahan yang membelit KPPS misalnya terlibat dalam jual beli suara. Anehnya, dari pemilu ke pemilu anggota KPPS selalu diisi nama-nama yang sama dan sangat sulit untuk diregenerasi.
Karenanya Bawaslu tidak akan segan-segan memeringatkan KPU jika nama-nama yang masuk daftar hitam masih tetap direkrut untuk bertugas dalam pelaksanaan pemilu 9 April 2014 mendatang. “Kalau masih muncul lagi nama-nama itu, kita akan beri peringatan,” katanya.
Meski demikian Muhammad menyadari, pihaknya tidak dapat berdiri sendiri untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, terutama mengawasi langkah-langkah oknum KPPS yang kemungkinan masih terus mencoba praktik jual beli suara. Karena itu diperlukan peran masyarakat, salah satunya saksi parpol di tiap TPS.
“Makanya mitra diperlukan. Namun usulan saksi parpol di tiap TPS dibiayai oleh negara makin kabur. Informasi yang kita terima pemerintah nggak mau mengambil risiko karena payung hukumnya nggak jelas. Pemerintah belum serius mewujudkan pemilu yang berintegritas,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk benar-benar selektif dalam merekrut
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ramadan Tiba, Pemerintah Harus Siaga
- LPP SURAK Siap Mengawal Keputusan MK Terkait PSU di 24 Daerah
- Ahmadi Nur Supit Isyaratkan Regenerasi di SOKSI
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Dana Otsus Kena Pemotongan, Senator Filep Wamafma Sampaikan 4 Poin Pandangannya
- Ketua KPU Ungkap Kebutuhan Anggaran RP 486 Miliar Buat PSU Pilkada