Bawaslu Keluarkan Indeks Kerawanan Pilkada 2020

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 termutakhir, Selasa (23/6).
Dalam IKP itu menunjukkan bahwa tingkat kerawanan Pilkada 2020 bertambah seturut mewabahnya COVID-19.
"Pemutakhiran kali ini, Bawaslu memasukkan konteks pandemi yang kita alami beberapa bulan ini. Pandemi ini memang sangat mempengaruhi penyelenggaraan pilkada," kata Anggota Bawaslu M Afifuddin dalam acara Peluncuran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Update Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2020 secara virtual, Selasa (23/6).
Dia mengatakan, Bawaslu melihat beberapa faktor sehingga menyebut daerah rawan dalam konteks pandemi. Misalnya, soal anggaran Pilkada pada masa COVID-19 dan data orang positif di daerah tersebut.
"Kemudian dukungan pemerintah daerah untuk penanggulanagan COVID-19, resistensi masyarakat atas pelaksanaan Pilkada, dan hambatan pengawasan Pemilu," ucap Afifuddin menyebut faktor lainnya.
Mengacu IKP termutakhir, terdapat puluhan kabupaten atau kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi COVID-19.
Adapun, daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks pandemi yakni Kota Makassar, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Gowa.
Kemudian Kabupaten Sijunjung, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Banjarbaru, Kota Ternate, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Semarang, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Melawi.
Dalam pemutakhiran data kali ini, Bawaslu memasukkan konteks pandemi yang kita alami beberapa bulan ini.
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK