Bawaslu Konsisten Mengawal Demokrasi

Selanjutnya, bagaimana realisme demokrasi yang bertolak dari ide kebebasan dan keadilan, kini justru mengalami erosi. Erosi demokrasi telah terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi secara global.

Menurut Profesor Levitsky dan Ziblatt, banyak upaya pemerintah membajak demokrasi itu secara “legal”, dalam arti kebijakan tersebut disetujui oleh lembaga legislatif atau dikabulkan lembaga yudikatif. Upaya tersebut bahkan digambarkan sebagai tindakan memperbaiki demokrasi, memerangi korupsi, membuat pengadilan lebih efisien, serta adanya intervensi kepada kebebasan sipil dan pers.

Realisme demokrasi dalam kontestasi elektoral dewasa ini, menujukkan insiden politik uang meningkat pesat di Indonesia. Salah satu tegangan keadilan pemilu yang menjadi ancaman demokrasi, yakni problematika dominasi politik uang dalam strategi kampanye kandidat.

Indonesia sebagai negara dengan frekuensi politik uang terbesar ketiga di dunia (survei 2000-2014). Wajah asli demokrasi elektoral Indonesia yang dikorupsi oleh praktik jual-beli suara.

Dominasi politik uang menjadi ancaman demokrasi. Satu dari tiga orang Indonesia yang memiliki hak pilih secara pribadi terpapar politik uang.   

Apa definisi politik uang dalam perspektif norma hukum, Profesor Gary Goodpaster dalam risetnya, mendefinisikan politik uang sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses pemilu, meliputi pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Ia menyimpulkan bahwa politik uang adalah transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan meraup keuntungan suara dalam pemilu. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pencoblosan.

Istilah populernya yakni serangan fajar. Perkara politik uang pada pemilu Indonesia telah menusuk rasa keadilan dan sulit diusut pelakunya.