Bawaslu Kota Bekasi Bakal Tindak Bacaleg 'Nakal'
![Bawaslu Kota Bekasi Bakal Tindak Bacaleg 'Nakal'](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2017/01/20/df1dab36bd290cfbdba0296e746c3c73.jpg)
jpnn.com, BEKASI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi siap melibatkan masyarakat dalam proses tahapan pemilu demi meningkatkan pengawasan Pemilihan Caleg (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019 mendatang.
Komisioner Divisi Pencegahan Hubungan antar lembaga, Ali Mahyail menjelaskan, salah satu indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif .
“Dalam mengawal pesta demokrasi, peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting,” kata Ali Mahyail, Selasa (21/8).
Terkait telah ditetapkannya partai politik peserta pemilu 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan sejak tiga hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
“Saya mengingatkan kepada setiap personal yang maju sebagai calon legislatif dalam kontestasi demokrasi nanti agar taat peraturan terkait kampanye,” terangnya.
Adapun yang termasuk dalam unsur kampanye, lanjut Ali, terdiri dari kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, kemudian pemasangan Banner yang menampilkan logo partai.
Unsur ke tiga adalah pemasangan banner di media sosial dan cetak, yang ke empat dilarang melakukan pertemuan terbatas dengan masyarakat.
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 275 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye dapat dilaksanakan pada 23 September 2018 s/d 13 April 2019, sebagaimana diatur dalam PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019,” paparnya.
Saya mengingatkan kepada setiap personal yang maju sebagai calon legislatif dalam kontestasi demokrasi nanti agar taat peraturan terkait kampanye.
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan