Bawaslu: KPU Sultra Tak Bersih

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengendus adanya ketidakberesan di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyikapi permasalahan KPU Buton. Bawaslu menduga, belum adanya kesepakatan pembentukan Dewan Kehormatan (DK) untuk mengadili KPU Buton mengindikasikan KPU Sultra tidak bersih.

"KPU Sultra memang agak sungkan. Saya tidak tahu ya, tapi dugaan kita memang ada yang nggak clear. Pembentukan DK tidak musti harus menunggu rekomendasi Bawalu," kata Ketua Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo di Jakarta, Senin (6/12).

Pembentukan DK seharusnya sudah dilakukan. Apalagi menurut Bambang, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya yang memerintahkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) ulang di Buton jelas-jelas menyebutkan KPU Buton tidak independen dan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya.

"KPU Buton dalam putusan MK jelas menyebutkan tidak independen dan tidak netral menyelenggarakan Pemilukada. Cukuplah itu dijadikan alasan membentuk DK," katanya.