Bawaslu Minta Panwaslih Berbagi Data Hasil Pengawasan Pemilu untuk Hadapi Pilkada 2024

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn JH Malonda meminta Pengawas Pemilihan (Panwaslih) membangun koordinasi dengan para petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di Pilkada serentak 2024.
Dia juga meminta seluruh petugas Panwaslih berbagi data dari hasil pengawasan Pemilu 2024.
Menurut Herwyn, hal itu harus dilakukan lantaran Panwaslih di daerah memiliki banyak data dan pengalaman terkait proses Pemilu 2024, salah satunya terkait data pemilih.
"Data tentang pemilihan ada di kawan-kawan Panwaslih Pemilu, itu bisa saja dikoordinasikan. Bisa saja saat pemilu sudah dicoret, karena tidak memenuhi syarat, lalu muncul lagi di pemilihan, tolong itu dikoordinasikan," pesan Herwyn dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (20/8).
Herwyn juga meminta petugas Panwaslih untuk berbagi cerita pengalaman soal tantangan atau permasalahan pada pelaksanaan Pemilu lalu yang mungkin akan muncul di Pilkada 2024.
Salah satunya mengenai data pemetaan setiap kerawanan masing-masing daerah tempat pelaksanan Pilkada 2024 mendatang.
"Persoalan yang dialami kawan-kawan saat pemilu juga harus diinformasikan dan disampaikan kepada kawan-kawan Panwasli. Hal itu sebagai bentuk pemetaan kerawanan, tipologi dan tren pola pelanggaran mirip antara pemilu dan pemilihan (pilkada)," terangnya.
Herwyn mengungkapkan pihaknya juga akan memerintahkan jajaran Panwaslih untuk memberikan data pengawasan kepada Pantarlih agar dapat memetakan titik kerawanan pelaksanan Pilkada 2024.
Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menyampaikan sejumlah instruksi kepada Panwasli sebagai kesiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak 2024
- Presiden Prabowo Bakal Lantik 961 Kepala Daerah Hari Ini
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran