Bawaslu Minta Wewenang Coret Calon

JAKARTA - Pelanggaran yang dilakukan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah masih rawan terjadi. Namun, pelanggaran yang dilaporkan panitia pengawas (panwas) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah tidak pernah mampu membatalkan calon yang berbuat curang. Karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta kepada Komisi II DPR agar kewenangan eksekutorial itu diberikan kepada mereka.

"Kami meminta kewenangan eksekutorial untuk membatalkan calon, tentu dalam ranah pelanggaran administratif," kata Wahidah Suaib, anggota Bawaslu, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (10/5).

Berdasar data Bawaslu, pelanggaran administratif oleh pasangan calon masih kerap terjadi. Dalam persyaratan penetapan calon, misalnya, ada saja sejumlah syarat yang tidak bisa dipenuhi. "Padahal, syarat itu wajib dipenuhi berdasar ketentuan undang-undang," kata Wahidah.

Panwas pilkada, kata Wahidah, beberapa kali menemukan pelanggaran administratif itu. Panwas merekomendasikan kepada KPU setempat untuk mencoret pasangan calon atas pelanggaran itu. Namun, banyak temuan panwas yang hanya dianggap angin lalu oleh KPU. "Selama ini pelanggaran administratif belum tentu ditindaklanjuti KPU," ujarnya.