Bawaslu mulai Pesimis Kinerja KPU

Kedua, tindakan KPU yang mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan keberatan saksi disertai sikap dan alasan agar peserta pemilu mengajukan keberatan ke MK, diduga tindakan itu sudah menjadi kebijakan internal KPU di seluruh tingkatan yang dengan sengaja mengesampingkan keberatan saksi selama proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

Ketiga, KPU disinyalir berkecenderungan melempar tanggung jawab pelanggaran prosedur pemungutan dan penghitungan suara untuk diselesaikan MK. Tindakan itu, menurut Bawaslu, mempunyai potensi yang dapat menimbulkan dampak berupa lonjakan jumlah gugatan di MK. Jika hal itu terjadi, MK akan menghadapi masalah berkaitan adanya keterbatasan waktu dan jumlah SDM di MK, sehingga tidak mustahil akan menyebabkan banyak kasus sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh MK.

Menurut Bawaslu, ada dua tambahan permasalahan berupa kasuistis, yaitu ada cukup banyak data hasil rekapitulasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang tidak akurat. Jumlah total perolehan suara berbeda dengan jumlah surat suara sah, jumlah surat suara yang dipergunakan, dan jumlah surat suara yang tidak dipergunakan. Modus ini banyak terjadi di daerah yang telah menyelesaikan proses rekapitulasi.

Terakhir, adanya salinan berita acara rekapitulasi perolehan suara yang berbeda-beda, antara yang diperoleh saksi dengan salinan yang dikirimkan kepada KPU di tingkat yang lebih tinggi. Perbedaan data salinan ini diduga dapat menjadi indikasi terjadinya manipulasi perolehan suara. Modus ini banyak terjadi di berbagai daerah. Perbedaan dokumen ini mengaburkan keabsahan masing-masing dokumen, sehingga memungkinkan timbulnya masalah dalam proses pembuktian di MK.(gus/JPNN)