Bawaslu NTB Batalkan Rencana Penggunaan CCTV

Dengan jumlah honor mencapai Rp 750 ribu per orang. “Belum lagi ditingkat dua, ada 6 ribu lebih jumlah desa. Jadi dominan ada di honor pelaksana,” jelasnya.

“Anggaran disusun berdasarkan jumlah 10 kabupaten/kota. Baik untuk memilih gubernur dan kepala daerah di Lotim, Lobar, dan Kota Bima,” imbuh Syamsuddin.

Selain peningkatan honor, kata dia, anggaran yang diajukan untuk memenuhi fasilitas pendukung dalam mengawasi pemilu. 

Seperti dokumentasi, kendaraan operasional, serta menguatkan kapasitas kelembagaan. “Agar penyelenggaraan pilkada nanti hasilnya berkualitas,” imbuhnya.

Dijelaskan, rencananya anggaran itu akan dipergunakan untuk perbaikan pengawasan pilkada. S

alah satunya dengan pengawasan berbasis teknologi informasi. Yakni, dengan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara menggunakan CCTV di setiap TPS. 

“Tapi batal, karena bisa tiga kali lipat dari anggaran sekarang. Di pusat pun, pengawasan menggunakan CCTV untuk daerah percontohan saja seperti DKI Jakarta dan Jogjakarta,” tandasnya. (ewi/r7/sam/jpnn)