Bawaslu Periksa Legenda Bulu Tangkis Dunia Icuk Sugiarto
jpnn.com, SUKABUMI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sukabumi memeriksa calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dapil Kota/Kabupaten Sukabumi dari Partai Hanura Icuk Sugiarto atas dugaan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) yang dipasang legenda bulu tangkis dunia itu.
APK yang dipasang tim Icuk diduga melanggar PKPU nomor 23 tahun 2018, di mana APK itu tidak boleh dipasang di tempat yang sudah diputuskan oleh KPU Kota Sukabumi.
“Dulu kan KPU membuat keputusan mengenai titik-titik untuk pemasangan APK, nah di Jalan Ahmad Yani itu merupakan kawasan yang dilarang, makanya kami tertibkan,” ujar Kordiv hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kota Sukabumi, Yasti Yustia Asih kepada Radar Sukabumi, Kamis (28/2) kemarin.
Tak hanya itu, pemasangan APK di reklame berbayar juga tidak sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI nomor 1990 tahun 2018. Bawaslu Kota Sukabumi sudah mengimbau kepada seluruh peserta politik untuk tidak memasang di reklame berbayar bahkan reklame yang melanggar itu sudah diberikan stiker bertuliskan APK ini melanggar aturan.
“Nah Icuk ini setelah semua diberikan imbauan dan diberikan stiker, bahkan sudah ditertibkan, Icuk malah baru memasang APK di reklame berbayar yang jelas melanggar aturan,” jelasnya.
Pelanggaran itu kata Yasti masuk kepada pelanggaran adminitrasi. Untuk bentuk sanksinya sendiri nanti tergantung pada sidang pemeriksaan.
“Sanksinya bisa teguran, memperbaiki mekanisme atau menurunkan APK dan bahkan tidak boleh mengikuti kampanye selama beberapa waktu tertentu. Sesuai dengan sidang pemeriksaan nanti,” katanya.
Proses temuan hingga hasil putusan itu kata Yasti harus selesai dalam kurun waktu 14 hari kerja sejak diregister. "Dalam waktu 14 hari kerja harus menghasilan keputusan,” pungkasnya. (bal)
Icuk Sugiarto dianggap melanggar PKPU 23 tahun 2018 terkait pelanggaran alat peraga kampanye.
Redaktur & Reporter : Adek
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- 6 Langkah Bawaslu Antisipasi Pengawas Meninggal Dunia Saat Pilkada
- Massa AMPD Geruduk Bawaslu Minta Segera Turun Tangani Pilgub Sumsel
- Wamendagri Ribka Pastikan Pelaksanaan Tahap Lanjutan Pilkada Papua Tengah Sesuai Jadwal
- Pilgub Jakarta 2024, Bawaslu DKI Tangani 13 Laporan Termasuk Kasus Dugaan Politik Uang