Bawaslu Perintahkan Pemungutan Suara Ulang, KPU Ambon Menolak
jpnn.com, AMBON - KPU Kota Ambon menolak rekomendasi Bawaslu untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat TPS.
Ketua KPU Kota Ambon M. Shadek Fuad menilai syarat untuk PSU itu tidak terpenuhi.
"Berkaitan rekomendasi PSU dari Bawaslu ke KPU kota Ambon, surat yang sudah kami terima sebanyak enam rekomendasi, empat diantaranya sudah kita bahas dalam rapat pleno KPU dan kita nyatakan empat TPS itu tidak memenuhi syarat untuk PSU," kata Shadek Fuad, Rabu.
Dia mengatakan empat rekomendasi Panwascam sifatnya adalah dugaan berdasarkan temuan di lapangan, sementara KPU untuk pelaksanaan PSU Itu kembali kepada rapat dengan melihat fakta-fakta lapangan yang terjadi dan kemudian ditelaah, dicermati dan juga kaji berkaitan dengan unsur-unsur dan syarat-syarat materi maupun formil yang ada dalam kejadian.
"Kami telah mengkaji kejadian tersebut memenuhi syarat untuk dilaksanakan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU yang mengatur tentang pelaksanaan PSU," katanya.
Sementara itu masih ada dua rekomendasi Bawaslu terkait PSU yang harus dibahas dalam rapat pleno KPU.
Selain empat TPS di Kecamatan Baguala dan Sirimau, Bawaslu juga merekomendasikan TPS lain di desa Batu Merah dan Karang Panjang.
"Kami akan meminta keterangan dari teman-teman KPPS dan teman-teman PPS setempat, guna menjadi bahan pembahasan dalam rapat pleno KPU untuk menentukan apakah memenuhi syarat atau tidak pelaksanaan PSU di dua TPS yang tersisa," kata Shadek.
KPU Kota Ambon menolak rekomendasi Bawaslu untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat TPS. Bakal ada pidana dan etik, nih.
- Hadiri Simulasi KPU yang Ketiga di Tangsel, Ketua Bawaslu Berikan Sejumlah Catatan
- KPU Sulut Matangkan Persiapan Pilkada 2024
- Surat Suara Rusak untuk Pilkada di Sigi Telah Diganti
- Deklarasi Pilkada Damai, Bawaslu-Kementerian PPPA-KPU Jamin Ruang Aman bagi Perempuan
- Debat Ketiga Pilgub Jatim Bertema Pembangunan Infrastruktur
- Gandeng Klub Sepak Bola Jurnalis, KPU DKI Ajak Masyarakat Berkontribusi di Pilkada