Bawaslu Pertanyakan Keseriusan Pemda Sediakan Biaya Pengawasan Pilkada

jpnn.com - JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkritisi alokasi anggaran pengawasan pilkada yang terkesan minim. Menurut anggota Bawaslu, Nasrullah, ada pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran pengawasan pilkada terlalu minim dan jauh dari kebutuhan.

“Bayangkan, untuk KPUD (anggaran pelaksanaan pilkada,red) itu mencapai Rp 5 miliar lebih. Masa untuk Panwas (pengawasan pilkada,red) anggarannya hanya Rp 300 juta,” ujar Nasrullah di Jakarta, Jumat (22/5).

Daerah yang mengalokasikan anggaran Rp 300 juta untuk pengawasan pilkada adalah Kota Sibolga di Sumatera Utara. Menurut Nasrullah, anggaran Rp 300 juta itu jauh dari perkiraan kebutuhan yang mencapai Rp 900 juta.

Nasrullah menegaskan usulan Pemkot Sibolga mengalokasikan dana Rp 300 juta untuk pengawasan pilkada jelas sulit direalisasikan. “Apa yang mau direalisasikan, bayar penyelenggaranya saja dari Panwas kabupatan/kota hingga ke TPS (tempat pemungutan suara,red) itu sudah Rp 900 juta. Disediakan anggarannya cuma Rp 300 juta. Apa logikanya untuk mengelola anggaran yang seperti itu,” ujarnya.

Bawaslu bahkan mengusulkan pelaksanaan pilkada di Sibolga sebaiknya ditunda. Sebab tanpa adanya anggaran, pengawasan tak mungkin dapat dilakukan secara maksimal.

“Kalau KPU-nya siap dan Panwasnya (tidak,red) siap, ini pincang. Apakah proses sengketa akan lancar. UU kan digodoknya begitu (penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu harus sama-sama siap,red). Jadi kondisi yang terjadi memperlihatkan ada daerah yang bisa saja masih retorika bahwa mereka sudah siap, tapi faktanya saya yakin kayaknya belum,” ujarnya.(gir/jpnn)