Bawaslu Pertanyakan Keseriusan Pemda Siapkan Dana Pengawasan

Abhan berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa mengawal penganggaran tersebut. ’’Supaya begitu tahapan pilkada dimulai, pengawasan sudah bisa dilaksanakan,’’ tuturnya.
Sebelumnya, keluhan serupa disampaikan KPU RI. Hingga kemarin baru 14 daerah yang sudah menyepakati anggarannya.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya sudah dijanjikan pemerintah pusat bahwa penandatanganan dilaksanakan selambatnya pertengahan Juli.
Saat dikonfirmasi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa anggaran tidak akan menjadi persoalan. Sebab, pemerintah sudah mengingatkan pemda peserta pilkada sejak lama.
’’Kan jauh-jauh hari sudah kita sampaikan (ke daerah) untuk persiapan. Kemarin (Pilkada 2017) aman-aman saja, 269 daerah (Pilkada 2015) juga lancar,’’ katanya. (far/c15/fat)
Proses penganggaran dana pengawasan Pilkada 2018 berjalan sangat lambat. Dari 171 daerah yang menggelar pilkada 2018, baru satu yang sudah menandatangani
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Menjelang PSU, Calon Bupati Parimo Nizar Rahmatu Dilaporkan ke Bawaslu
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Kasus Dugaan Politik Uang Jelang PSU Pilkada Barito Utara, 9 Orang Ditangkap
- Mercy Barends Buka-bukaan soal Kondisi Pendidikan di Daerah 3T
- Bawaslu Banggai Dalami Dugaan Pelanggaran Pemilu di Lokasi PSU
- Herman Deru-Cik Ujang dan Kanwil DJPb Kemenkeu Bahas Sinergi Pengelolaan Keuangan Daerah