Bawaslu Sarankan KPU Ajukan Perppu

"Kalau cuma peraturan KPU, saya rasa tidak cukup. Levelnya harus perppu atau revisi UU (Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, Red),’’ kata mantan peneliti The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) itu.

 

Menurut dia, potensi aturan itu bakal digugat akan besar. Semangat yang diusung saat ini adalah suara terbanyak. ’’Caleg yang seharusnya mendapatkan kursi ketiga itu bakal menggugat KPU,’’ lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary pada Selasa (13/1) mewacanakan usul tersebut dalam forum diskusi. Menurut dia, putusan MK memang telah mengakomodasi suara terbanyak. Namun, semangat affirmative action dalam UU Pemilu masih ada. Indikasinya, MK tidak membatalkan pasal 53 dan 55 UU Pemilu, tentang keterwakilan 30 persen perempun dan sistem zipper.

 

"Jika ada tiga jatah kursi yang didapatkan parpol dalam satu dapil, satu kursi harus diserahkan kepada perempuan. Meski perempuan itu bukan pengumpul suara terbanyak di urutan ketiga,’’ ujar Hafiz saat itu.