Bawaslu Siaga Awasi Pemilihan Kepala Daerah Khusus Jakarta 2024
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Bawaslu Daerah Khusus Jakarta Benny Sabdo mengatakan siaga untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
“Kami menyadari Daerah Khusus Jakarta sebagai barometer politik nasional. Pasti akan menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, beban pengawasan pemilihan Daerah Khusus Jakarta pastinya lebih berat dibandingkan daerah lain,” ungkap Benny selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran pada rapat kerja di Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
Benny menjelaskan Bawaslu Daerah Khusus Jakarta sedang fokus mengawasi verifikasi administrasi calon gubernur dan wakil gubernur independen.
“Saat ini kami melakukan pengawasan secara melekat terkait verifikasi administrasi oleh KPU Daerah Khusus Jakarta,” ujar Benny.
Menurut Benny, Bawaslu Daerah Khusus Jakarta juga siaga untuk menerima laporan masyarakat terkait segala bentuk dugaan pelanggaran pemilihan di wilayah hukum Daerah Khusus Jakarta.
“Masyarakat Daerah Khusus Jakarta silakan melapor kepada kami, jika mendapati dugaan pelanggaran selama tahapan pemilihan," ungkap Benny.
Dia menegaskan Bawaslu Daerah Khusus Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam hal pengawasan.
“Jika terjadi dugaan pelanggaran administratif pemilihan, tindak pidana pemilihan dan sengketa proses pemilihan. Silakan melaporkan kepada Bawaslu Daerah Khusus Jakarta. Pengawasan partisipatif masyarakat adalah bentuk perwujudan visi besar Bawaslu,” tegas Benny.
Anggota Bawaslu Daerah Khusus Jakarta Benny Sabdo mengatakan pihaknya siaga untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Letjen TNI (Purn) Sumardi Melantik DPD Pejuang Bravo Lima Daerah Khusus Jakarta
- INSPIRA Sebut Kapolri Sigit Bawa Perubahan di Polri
- Kapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada? Ketua KPU Bilang Begini
- Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis