Bawaslu Siap Pidanakan Pejabat BUMN Kampanye

JAKARTA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siap menindak tegas pejabat badan usaha milik negara (BUMN) yang diikutsertakan dalam kampanye pilpres. 

"Sudah jelas aturannya dalam UU No 42/2008, pejabat BUMN tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye," kata anggota Bawaslu Wirdyaningsih Selasa (9/6).

Larangan serupa berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI-Polri, dan sejumlah pejabat negara lain.

Menurut Wirdyaningsih, konteks pejabat BUMN yang berkampanye harus bisa dibedakan antara diikutsertakan atau ikut serta. Jika diikutsertakan, yang terjerat adalah pelaksana kampanye (pasal 216 UU Pilpres). Jika ikut serta, yang terjerat adalah pejabat BUMN yang bersangkutan (pasal 217). "Kemudian, harus dipastikan juga apakah pejabat yang bersangkutan itu tercantum sebagai pelaksana kampanye resmi yang didaftarkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) atau tidak," katanya.