Bawaslu tak Jelas, Mendagri Ogah Rekomendasi

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tidak mau menanggapi masalah mitra pengawas pemilu lapangan (mitra PPL) dan usulan saksi partai politik di tiap tempat pemungutan suara (TPS) dibiayai oleh negara.

Gamawan juga enggan mengomentari sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak bersedia menjadi penanggung jawab urusan dana saksi dimaksud.

“Terserah sajalah. Tidak berprasangka apa-apa. Kita berprasangka baik saja. Mitra PPL itu kan tidak tercantum dalam undang-undang. Nanti saya merokomendasikan jadi ikut salah juga,” katanya di gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (20/2).

Menurut Mendagri, dirinya tetap pada pendirian tidak mau merekomendasikan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait mitra PPL maupun dana saksi parpol, sebelum ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab dan sebelum ada kesepakatan dengan seluruh partai politik peserta pemilu.

“Jadi kita lihat perkembangannya. Koordinasi hingga kemarin masih terus dilakukan. Tidak ada batas waktu, mungkin diam-diam saja sudah selesai,” katanya.

Mendagri menyatakan, jika ada kejelasan siapa penanggung jawab dan ada kesepakatan dari masing-masing parpol, maka dirinya siap merekomendasikan usulan mitra PPL dan saksi parpol ditanggung oleh negara. Hanya saja pencairan anggarannya tergantung pada Kementerian Keuangan.

“Nanti Kemenkeu juga tidak memutuskan sendiri. Tetapi dibawa ke Banggar (Badan Anggaran DPR). Kemenkeu juga hati-hati. Kalau dari segi waktu masih memungkinkan untuk pencairan. Karena keputusannya di Banggar dan Kemenkeu. Berapa lama kita tidak bisa hitung,” katanya.(gir/jpnn)