Bawaslu Tak Mau Kecolongan, Pantau Secara Ketat Kinerja Pantarlih
jpnn.com - MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu, Sulawesi Selatan tidak mau kecolongan pada kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) untuk Pilkada 2024.
Untuk itu Bawaslu Luwu Sulawesi Selatan terjun langsung mengawasi secara ketat kegiatan coklit data pemilih serentak 2024 oleh petugas pantarlih.
"Jangan sampai pada saat pelaksanaan coklit, pantarlih ini tidak paham apa yang menjadi tugasnya. Karena data pemilih ini adalah bagian krusial dari pemilu dan pemilihan,” ujar Ketua Bawaslu Luwu Irpan dalam keterangannya, Selasa (25/6).
Dia mengatakan proses pencocokan data pemilih telah dimulai dari 24 Juni hingga 25 Juli 2024.
Jajaran pengawas pemilu dalam proses pengawasan harus bisa memastikan pantarlih yang telah dilantik mendapatkan bimbingan teknis sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan pedoman terbaru dari KPU.
Irpan menyebut tahapan coklit merupakan tahapan krusial karena hak-hak pemilik suara berada pada pencocokan data dari petugas pantarlih.
"Ini tahapan yang krusial dan untuk menjaga kualitas demokrasi yang baik, maka pengawasan ketat harus dilakukan. Petugas pantarlih ini memegang peranan penting karena dari proses coklitnya itu para pemilik suara bisa menggunakan hak pilihnya nanti," ucapnya.
Irpan mengatakan pihaknya sudah melakukan pemetaan beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Luwu termasuk wilayah yang baru saja terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
Bawaslu Luwu tak mau kecolongan pada Pilkada 2024, mereka memantau secara ketat kinerja pantarlih.
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Kapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada? Ketua KPU Bilang Begini
- Berkat Kekompakan TNI-Polri, Pengamanan Pilkada Siak Jadi Role Model di Riau
- KPU Sukabumi Ungkap Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024
- Ray Rangkuti: Kepala Daerah Terpilih Minimal Jangan Korupsi