Bawaslu Tak Serius Kumpulkan Bukti

 

Salah satu yang dikhawatirkan KPU adalah delik di tingkat administrasi. KPU tidak ingin peristiwa pilkada ulang terjadi di pemilu legislatif. Jika sampai terjadi, hal itu akan fatal karena berpengaruh terhadap tahapan pemilu dan juga tahapan pemilihan presiden. "Pemilu tidak bisa lancar jika ada pemilu ulang," ujar Putu.

 

Namun, sekalipun MK memutuskan ada pemilu ulang, jangan sampai batasannya melampaui ketentuan UU Pemilu. Menurut UU Pemilu, pemilu ulang bisa dilakukan dalam batas 10 hari setelah pelaksanaan pemilu legislatif. Batasannya pun tidak per kabupaten/kota, melainkan di beberapa TPS. "Kami juga akan membicarakan itu lebih lanjut kepada MK," terang Putu. (bay/agm)