Bawaslu Telisik Kasus TPS Dibuka Lagi saat Waktu Habis

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengatakan, dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan presiden Rabu (9/7), pihaknya telah melakukan pengkajian dan pendataan terhadap kemungkinan sejumlah pelanggaran yang terjadi.
Antara lain terkait indikasi kekurangan surat suara, kemungkinan adanya politik uang, bahkan adanya tempat pemungutan suara (TPS) yang kembali dibuka mesti waktu yang ditetapkan bagi pelaksanaan pencoblosan sudah berakhir.
“Terhadap kekurangan surat suara, tidak ada laporan dari TPS, demikian juga dengan money politic (politik uang), kita belum dapat laporan,” kata Muhammad di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (10/7).
Sementara terkait adanya TPS yang kembai dibuka sebelum pemungutan suara berakhir, menurut Muhammad, diduga terjadi di salah satu TPS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan di sebuah daerah lainnya.
“Ada laporan di daerah Yogjakarta, kini kita lagi melengkapi kajian itu. Ada juga satu daerah yang saya lupa daerahnya, TPS-nya dibuka lagi padahal waktunya sudah habis. Tapi lebih detailnya coba lihat di website Bawaslu. Kita sedang mengkaji kenapa dibuka lagi,” katanya.
Selain terhadap pengaduan tersebut, Bawaslu mencatat juga telah terjadi indikasi pelanggaran, di mana terdapat pemilih yang tidak mau mencelupkan jarinya ke dalam botol tinta yang telah disediakan di 203 TPS yang tersebar di 15 provinsi.(gir/jpnn)
JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengatakan, dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan presiden Rabu (9/7), pihaknya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kanang Tekankan Peran Vital PJT I dan II Dukung Swasembada Pangan hingga IKN
- Connie Serahkan Dokumen Rusia ke DPP PDIP, Isinya Berkas & Diska Lepas
- Temukan Pangan Olahan Mengandung Babi, BPOM dan BPJPH Diapresiasi
- MPR Resmi Bentuk Organisasi Ini, Tugasnya Bantu Pemerintah Urus Masalah di Papua
- Pengurus DPP Partai Hanura Akan Dikukuhkan, Benny Rhamdani: Kami Undang Presiden Hingga Kepala Daerah
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR