Bawaslu Tidak Temukan Pelanggaran Iklan Menpora
Minggu, 16 November 2008 – 14:29 WIB

Bawaslu Tidak Temukan Pelanggaran Iklan Menpora
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum menemukan adanya indikasi kampanye terselubung dalam iklan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault. Kendati demikian, Bawaslu baru akan melakukan pleno membahas laporan tersebut Senin 17 Nopember. "Keputusannya baru akan diplenokan Senin," tegas anggota Bawaslu Wahidah Suaib di Jakarta, Minggu 16 Nopember. Lakukan Klarifikasi
Perlu diketahui, iklan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menegpora) dilaporkan oleh Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah M. Izzul Muslimin. Iklan tersebut dinilai sebagai kampanye Adhyaksa Dault yang memang tercatat sebagai caleg Sulawesi Tengah dari PKS. Alasannya, iklan itu dianggap terlalu menonjolkan sosok Adhyaksa Dault secara individu.
Baca Juga:
Terkait intensitas pemuatan iklan yang terlalu menonjolkan sosok Adhyaksa, diakui Wahidah memang layak dipertanyakan. Hanya saja, menurut Wahidah, untuk digiring sebagai kampanye juga agak sulit. "Kami sudah meneliti dengan seksama. Memang cukup menonjolkan individu, tapi tidak ditemukan sedikitpun adanya simbol atau lambang yang menunjukkan indikasi kampanye dia sebagai caleg," tambah Wahidah lagi.
Baca Juga:
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum menemukan adanya indikasi kampanye terselubung dalam iklan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
BERITA TERKAIT
- Panja Pengawasan Barang Impor Dibentuk, Legislator NasDem: Wujud Kerja DPR
- Senator Yakin Danantara Bisa Naikkan Perekomian Indonesia Hingga 8 Persen
- Dewi Coryati Sebut Fenomena #KaburAjaDulu Jadi Alarm, Akses Beasiswa Harus Dijamin
- Ramai #KaburAjaDulu, Furtasan Pastikan Beasiswa dan Anggaran Pendidikan Aman
- Geger! APTISI Ungkap Mafia KIP oleh Oknum DPR di Rapat Komisi X, Sudah Lapor Prabowo
- RUU TNI Dinilai Mengancam Kebebasan, Demokrasi, hingga Negara Hukum