Bawaslu Tolak Permohonan PDK

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menyatakan menolak permohonan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014.

"Bawaslu memutuskan menolak permohonan pemohon. Bagi pemohon yang ingin mengajukan banding, maka pengajuan dilakukan paling lama tiga hari kerja setelah putusan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN)," kata Ketua Bawaslu, Muhammad dalam sidang ajudikasi yang digelar di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (30/1) malam.

Bawaslu menurut Muhammad, dalam pertimbangannya memang menilai terdapat kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diantaranya seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan. "Bawaslu melihat ada unsur kelalaian dari KPU Pusat. Karena itu pemohon jangan dibebani untuk melengkapi kembali dokumen. Termohon dalam hal ini harusnya memberikan toleransi kepada pemohon (PDK)," ujarnya.

Namun begitu, secara keseluruhan PDK dinilai tidak memenuhi syarat kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota. Mendengar keputusan ini, Ketua Umum PDK, Sayuti Asyathrie langsung bangkit dan menyalami Komisioner KPU, Ida Budhiati.