Bawaslu Ungkap Kecurangan Pemilu 2024 Melibatkan Saksi & Petugas di TPS, Oalah

jpnn.com - TERNATE - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) menemukan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.
Bawaslu Malut merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di 12 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di lima kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Anggota Bawaslu Malut Rusly Saraha mengatakan ada tiga dasar yang menjadi rujukan Bawaslu untuk merekomendasikan PSU di 12 TPS.
Hal itu berdasarkan temuan dari Bawaslu pada hari pencoblosan Pemilu 2024, yakni pada 14 Februari 2024.
"Sebanyak 12 TPS yang bakal menggelar PSU, adalah satu TPS di Kabupaten Halmahera Utara, satu TPS di Kabupaten Halmahera Barat, dua TPS di Kota Ternate," ungkap Rusly di Ternate, Senin (19/2).
Delapan TPS lainnya meliputi empat TPS di Kabupaten Halmahera Timur dan empat TPS Kabupaten Halmahera Tengah.
"Dalam pelanggaran maupun kecurangan yang ditemukan Bawaslu di lapangan adalah, pertama, ada yang tidak memiliki surat undangan kemudian yang bersangkutan diarahkan oleh oknum tertentu untuk menggunakan surat undangan orang lain, agar bisa memberikan hak pilihnya," kata Rusly.
Kedua, lanjut anggota Bawaslu Malut yang menangani Bidang Kordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat itu, ada oknum saksi yang bekerja sama dengan pihak penyelenggara di TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu.
Bawaslu Maluku Utara mengungkap temuan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan saksi dan penyelenggara di TPS.
- Sengketa Pilkada Barito Utara: Pakar Tegaskan Tak Semua Pelanggaran Harus PSU
- Tokoh Dayak Berharap Tak Ada PSU di Pilbub Barito Utara
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU