Bawaslu Usul Pencoretan Lima Rekanan KPU

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak ingin keterlambatan distribusi logistik terulang pada pemilu presiden (pilpres). Karena itu, mereka mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi semua perusahaan penyedia logistik dan tidak melibatkan mereka yang terbukti tidak profesional.

 

"Pelaksanaan pemilu legislatif tidak bisa optimal karena persoalan logistik. Mulai tertukarnya surat suara, distribusi telat, hingga kualitas surat suara yang jauh dari ideal," kata anggota Bawaslu Agustiani Tio di Kantor Bawaslu kemarin. Turut hadir dalam acara itu anggota Bawaslu Wirdianingsih dan sejumlah anggota LSM yang tergabung dalam Independent Monitoring Organization (IMO).

 

Menurut Agustiani, permasalahan tersebut benar-benar menyebabkan pelaksanaan pemilu terganggu. Dia mencontohkan, kasus tertukarnya surat suara. "Akibatnya, KPU terancam tindak pidana serius karena menghalangi hak pilih dan keterpilihan caleg karena mengesahkan surat suara tertukar. Itu diawali dari distribusi yang bermasalah dari perusahaan percetakan," katanya.

 

KPU, kata Agustiani, sebenarnya juga turut andil dalam melakukan kesalahan. Mereka tidak melakukan prakualifikasi tender untuk mengecek kelayakan. Akibatnya, beberapa perusahaan yang mestinya tak ikut mengerjakan tender memaksakan diri bergabung.