Bawaslu Usul Pencoretan Lima Rekanan KPU

Karena itu, Bawaslu dan IMO mendesak KPU untuk mengevaluasi penyedia logistik yang bermasalah. Mereka juga mendesak KPU untuk tak segan mencoret beberapa perusahaan yang melakukan kesalahan fatal dalam pemilu legislatif lalu. Yakni, mereka yang menyubkontrakkan order pencetakan surat suara dan keterlambatan produksi.

 

Bawaslu sendiri, kata Agustiani, sudah memiliki daftar perusahaan percetakan nakal yang akan diserahkan ke KPU. "Paling tidak, ada lima perusahaan yang kami rekomendasikan untuk dicoret dari rekanan," katanya. Namun, Agustiani tak mau menyebutkan kelima perusahaan itu.

 

Dalam pengadaan surat suara untuk pemilu legislatif lalu, KPU menunjuk delapan konsorsium yang masing-masing beranggotakan beberapa perusahaan. Mereka ditarget untuk menyelesaikan produksi surat suara sekaligus distribusi ke beberapa zona yang sudah disepakati. Sayangnya, beberapa di antara mereka tak mampu memenuhi kesepakatan tersebut.

 

Menurut Agustiani, KPU cenderung permisif menghadapi perusahaan tersebut. Tentang waktu distribusi, misalnya. KPU sampai merevisi tanggal rampung distribusi hingga dua kali karena ketidakpastian perusahaan percetakan. Yakni, dari H minus 30 menjadi H minus 21 dan H minus 15. (aga/agm)