Bawaslu Usut Peran LSM AS
Soal Keterlibatan dalam Tabulasi Hasil Pilpres
Senin, 13 Juli 2009 – 09:34 WIB
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindaklanjuti laporan kubu Megawati-Prabowo Subianto (Mega-Pro) soal dugaan campur tangan asing dalam tabulasi hasil pemilu presiden (pilpres) melalui pesan singkat alias SMS. Anggota Bawaslu Wahidah Suaib menegaskan, pihaknya bakal mengusut kualitas campur tangan bantuan asing dalam publikasi hasil sementara pilpres tersebut.
Lembaga asing yang diduga terlibat dalam tabulasi SMS itu adalah International Foundation for Electoral System (IFES). Lembaga donor asal Amerika Serikat (AS) tersebut diketahui membantu penyediaan server, termasuk teknologi tabulasi SMS KPU. Tim kampanye pasangan Mega-Pro menganggap bahwa campur tangan IFES itu bertentangan dengan prinsip independensi KPU. "Kami akan telusuri lebih dahulu seperti apa bantuan yang diberikan," kata Wahidah kepada wartawan di Jakarta, Minggu (12/7).
Baca Juga:
Dia menjelaskan, pada prinsipnya, bantuan lembaga asing kepada penyelenggara pemilu sah-sah saja. Bantuan disampaikan bukan dalam bentuk dana, melainkan manfaat yang bakal diberikan. Dalam hal ini, lembaga asing bertindak sebagai penyedia bantuan, program, maupun jasa. "Namun, operator dan pengambil keputusan dalam bantuan harus dari KPU," terangnya.
Nah, dalam kasus IFES, faktanya, lembaga tersebut memang membantu proses tabulasi SMS. Alurnya, IFES menyediakan teknologi untuk menampung dan menampilkan hasil penghitungan suara manual dari TPS untuk disampaikan secara luas. "Sekarang yang perlu diketahui adalah siapa operator dari bantuan IFES itu. Seharusnya, operatornya tetap dari KPU," terang Wahidah.
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindaklanjuti laporan kubu Megawati-Prabowo Subianto (Mega-Pro) soal dugaan campur tangan asing dalam
BERITA TERKAIT
- Geram dengan KPK, Megawati: Siapa yang Memanggil Kamu Hasto?
- Setelah Sengketa Pilpres 2024, MK Bersiap Menyidangkan PHPU Pileg
- Apresiasi Putusan MK, AHY: Pimpinan Hadapi Tekanan dan Beban Luar Biasa
- MK Anggap Tidak Ada Keberpihakan Presiden terhadap Prabowo-Gibran
- KPU Bakal Umumkan Hasil Rekapitulasi Setelah Waktu Berbuka
- KPU Upayakan Rekapitulasi Nasional Rampung Sebelum 20 Maret