Bayi Tujuh Bulan Masuk DPT

Anggota KPU Surabaya Edward Dewaruci mengatakan, DPT berasal dari data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang diberikan dispendukcapil. Namun, Kepala Dispendukcapil Kartika Indrayana juga tak mau disalahkan begitu saja. Dia membenarkan bahwa DPT berasal dari DP4. Namun, dispendukcapil tidak memiliki kewenangan dan perangkat memvalidasinya menjadi DPT. "Kami tidak berbicara dalam ranah DPT. Tapi, validasi kan seharusnya dilakukan KPU untuk memeriksa data pemilih," katanya.

Edward mengatakan, meski sudah ada pemutakhiran data, tetap saja ada kemungkinan salah dalam menangani data 2,1 juta penduduk. Hanya, dia menolak bila kekeliruan DPT disebut sistematis. "Saya rasa belum ada indikasi ke sana. Ini murni kesalahan teknis," ucapnya.

Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi mengatakan, kasus nama bocah yang masuk DPT rawan disalahgunakan. Sebab, ada banyak sisa suara yang tidak terpakai. Sisa surat suara itu bisa saja dimanfaatkan beberapa pihak untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Airlangga mengatakan, kekeliruan itu terjadi karena petugas P2DP tidak bekerja optimal. "Bisa saja karena malas atau apa, sehingga tidak memelototi data satu per satu. Ini bisa menjadi salah satu sumber permasalahan DPT," ujarnya.