BBM Batal Naik, Tujuh Kebijakan Disiapkan

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan 7 paket kebijakan pengelolaan anggaran untuk mengatasi imbas tidak batalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun ini.

“Saya meminta agar paket kebijakan energi yang telah dirumuskan pemerintah pusat didukung oleh pemerintah daerah,” ujar Jeri di Jakarta, Rabu (16/5). Menurutnya, salah satu yang dihadapi pemerintah saat ini adalah APBN disusun berdasarkan asumsi harga BBM Rp 6 ribu. Namun karena harga BBM bersubsidi urung naik, maka pemerintah harus bisa berhemat sembari mencari tambahan pendapatan.

Menteri yang juga politisi Partai Demokrat itu pun menyebut satu per satu paket yang akan dikeluarkan pemerintah. Pertama, pemerintah memutuskan semua kendaaraan dinas tidak lagi dibolehkan menggunakan premium bersubsidi. Untuk itu, akan ada Keputusan Menteri tentang kebijakan itu. Selain kendaraan dinas plat merah, kendaraan dinas dengan plat hitam juga dilarang mengantre premium. Larangan itu juga akan disertai dengan pengawasan yang ketat.

Kedua, pemerintah melarang kendaraan operasional pertambangan dan perkebunan menggunakan BBM bersubsidi. Menteri juga meminta pengusaha pertambangan dan perkebunan membangun tangki BBM sendiri. Pasalnya, keuntungan pengusaha sektor pertambangan besar, sehingga wajib menggunakan BBM non-subsidi.