BBM Dibatasi, Negara Terancam Chaos

JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani, mengatakan, pembahasan soal program pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, diantaranya pembatasan BBM yang ditawarkan pemerintah, makin menjauh dari solusi yang pro rakyat.

"Pemerintah bahkan tidak paham bagaimana sistem kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang ada," kata politisi PDI Perjuangan itu, Senin (30/1), di sela-sela Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia menambahkan, situasi darurat sudah terjadi di negara ini dimana semua pemangku kepentingan sudah menolak rencana pembatasan yang direncanakan pemerintah.

Menurutnya, penolakan terjadi pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa pemangku kepentingan dan juga hasil kajian dan pemikiran para pakar. "Perpu harus segera dikeluarkan untuk menghindari situasi chaos. Perpu harus  dikeluarkan oleh presiden untuk mengantisipasi situasi darurat NKRI saat ini," imbuhnya.