BBM Dibatasi, Negara Terancam Chaos

Bahkan, kata dia, rencana pemerintah melarang mobil dinas menggunakan premium sama saja pemerintah melakukan double kesalahan. Yang pertama pelanggaran konstitusi, yang kedua pemborosan anggaran negara yang nilainya bisa triliunan. "Karena BBM pertamax yang digunakan para pengguna mobil dinas akan menggunakan anggaran negara," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusional atau bersikap inkonstitusional. Yaitu terhadap UUD 1945, melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi  dalam putusan perkara Judicial Review Nomor 002/PUU-I/2003.

Menurutnya, seluruh anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan telah menandatangani surat resmi yang dilayangkan kepada pimpinan DPR untuk segera melakukan langkah langkah konstitusional dan tata tertib DPR.

Yaitu melakukan upaya 'koreksi' secepatnya terhadap ketentuan pasal Undang-undang nomor 22 tahun 2011 tentang APBN  2012 ayat 4 berikut penjelasannya atau setidak-tidaknya menghapus penjelasan pasal 7 ayat 4 yang mengatur pembatasan konsumsi BBM jenis prmeium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa-Bali sejak tanggal 1 April 2012. "Sehingga terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945," kata Dewi.