BBM Dibatasi, Pajak Migas Dibiarkan Bocor

JAKARTA- Kebijakan pembatasan BBM yang akan diberlakukan pemerintah dinilai akan kian memberatkan hidup rakyat. Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani mengatakan, rakyat bakal makin sengsara. Hak rakyat mendapatkan pelayanan dan pemenuhan sektor energi terutama BBM tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Menurut Dewi Aryani, alasan pemerintah untuk penghematan sungguh naif. "Tidak fair dan malah tidak masuk akal. Pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana memperbesar penerimaan negara sehingga kecukupan anggaran dapat dipenuhi," ujar politisi perempuan dari PDI Perjuangan itu kepada JPNN, Rabu (11/1).

Dia mendesak pemerintah segera membatalkan kebijakan pembatasan BBM. Sebaliknya, pemerintah diminta mengambil langkah segera menarik dana pajak dari perusahaan perusahaan migas dan pertambangan.

"Juga membereskan segera mafia energi dan tidak tanggung-tanggung dalam melakukan reformasi birokrasi di ESDM dan sektor lain yang menjadi operator dan pengguna energi," cetusnya.