BBM Dibatasi, PDIP Sebut Pemerintah Tak Konsisten

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Padahal konversi ke gas itu merupakan opsi yang dibuat pemerintah dalam APBN. Namun, anehnya pemerintah ingin melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan yang memiliki kapasitas mesin di atas 1500 CC.

"Artinya, kebijakan itu merupakan memaksakan kepada masyarakat karena hanya punya alternatif menggunakan pertamax. Sementara infrastruktur untuk menunjang konversi ke BBG tidak diefektifkan. Pemerintah tidak konsisten menjalankan konversi BBM ke gas. Tapi pada pilihan memaksa konsumen memakai pertamax," kata anggota Komisi XI Fraksi PDIP, Dolfie OPF didampingi Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari PDIP, Daryatmo Mardiyanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4).

Ia mengatakan, saat ini pemerintah baru menyiapkan Rp2 triliun untuk menginstall alat dan tangki BBG di SPBU. Dia mengatakan, satu SPBU membutuhkan kurang lebih Rp2 miliar untuk menginstall alat tersebut. Artinya, lanjut dia, kalau ada dana Rp2 trilun, maka baru 100 SPBU yang bisa diinstal.

Disebutkan, pada pasal 7 ayat 6a UU APBNP 2012,  pemerintah diberikan ruang untuk menaikkan BBM dengan syarat IPC 15 persen rata-rata dalam waktu enam bulan. Namun, kata dia, saat ini syarat itu belum tercapai, sehingga pemerintah belum bisa menaikkan harga BBM.