BBM Dibatasi, PDIP Sebut Pemerintah Tak Konsisten

“Pemerintah kembali ke skenario pembatasan BBM bersubdisi. Yang sekarang fokus pembatasan untuk kendaraan di atas 1500 cc. Pemerintah juga menyampaikan bahwa kebutuhan riil saat ini adalah 43 juta kiloliter. Padahal, katanya, dalam asumsi APBN disampaikan 40 juta kiloliter. Saat membahas di Banggar, menurutnya, pemerintah juga menyatakan, kalau BBM tidak dinaikkan maka kebutuhan BBM sebesar 43 juta kiloliter.

“Kredibilitas data pemerintah sangat lemah. Dalam sebulan, angka berubah dari 47 juta kiloliter ke 43 juta kiloliter tanpa kenaikan BBM.  Saat dibahas di Banggar bulan lalu, kalau tidak dinaikkan kebutuhan meningkat menjadi 47 juta kiloliter. Kami meragukan kredibilitas angka ini,” jelasnya dengan panjang lebar.

Dia menjelaskan, seumpamanya kebutuhan BBM yang naik dari 40 juta kiloliter menjadi 43 juta kiloliter maka dibutuhkan Rp10 triliun untuk menutupi subsidi. Namun, imbuh dia, jumlah itu tidak masalah dari sisi anggaran karena bisa diambil dari dana BLSM yang tidak jadi direalisasikan karena BBM batal naik.

“Pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur BBM ke gas. Tapi mengapa justeru memilih memaksa konsumen membeli pertamax,” ungkapnya.