BBM Mau Turun, DPR Masih Bicara Interpelasi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir mengatakan mayoritas anggota DPR masih terus mendorong digunakannya hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM diluar angka kewajaran. Wacana ini terus bergulir meski ada rencana pemerintah akan menurunkan harga BBM.

"Memang forum interpelasi menjadi forum yang pas bagi pemerintah sebagai ajang untuk menjelaskan alasan-alasan kenapa BBM harus naik Rp2.000 kepada DPR, ini menurut pendapat sebagian besar kawan-kawan," kata Hafisz disela-sela reses kepada JPNN.com, Selasa (23/12).

Legislator asal Dapil Sumatera Selatan I ini menyatakan hak interpelasi ini sebagai sikap yang harus dijawab pemerintah. Pemerintah harus menjelaskan secara mendalam alasan kenaikan harga BBM, dan pemotongan subsidi BBM digunakan untuk apa.

"Kami berharap pemerintah dapat mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan kawan-kawan DPR," jelasnya.

Dia juga menyebutkan selama masa reses anggota DPR akan mengumpulkan fakta-fakta terkait respons masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. Bahkan, sudah banyak gabungan masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM.

"Ini dapat kami buktikan pada kunjungan reses yang saat ini sedang kami jalani. Rakyat miskin tidak kuat lagi menghadapi eskalasi kenaikan biaya hidup atas akibat subsidi BBM naik 2000 rupiah per liter," jelasnya.

Dia menambahkan, akibat kenaikan harga BBM yang terjadi dilapangan tidak sebanding dengan keuntungan arus fiskal yang diperoleh pemerintah sekitar Rp100 triliun. 

"Bisa dikatakan keuntungan itu diperoleh dengan cara mencabut sedikit kemewahan yang dirasakan rakyat miskin," tandasnya. (fat/jpnn)