BBM Naik atau Tidak, Tergantung Penambahan Pasal
Jumat, 30 Maret 2012 – 18:32 WIB

BBM Naik atau Tidak, Tergantung Penambahan Pasal
JAKARTA--Sidang paripurna sementara diskor untuk masuk tahap loby. Hal ini karena terjadi perbedaan pandangan antara Fraksi-Fraksi. Meski 8 Fraksi menyatakan penolakan kenaikan BBM, namun tidak serta merta BBM batal naik. Karena 5 fraksi meminta agar pasal 7 ayat 6 ditambah dengan pasal 7 ayat 6 huruf a. Sementara itu, FPDIP, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Hanura, sejak awal telah menolak dengan tegas penambahan pada pasal 7 ayat 6. Adapun bunyi pasal 7 ayat 6 adalah, 'Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan,'.
Adapun draft pasal 7 ayat 6 a berbunyi: Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari … % (… persen) dari ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.
Baca Juga:
Pendukung penambahan pasal ini adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan Fraksi PKS. Artinya penolakan dari fraksi partai koalisi, tetap membuka peluang pemerintah untuk menaikan harga BBM bila terjadi eskalasi pada harga minyak dunia.
Baca Juga:
JAKARTA--Sidang paripurna sementara diskor untuk masuk tahap loby. Hal ini karena terjadi perbedaan pandangan antara Fraksi-Fraksi. Meski 8 Fraksi
BERITA TERKAIT
- Survei Median: 46 Persen Netizen Tak Setuju Sikap PDIP soal Retreat Kepala Daerah
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- MK Batalkan Hasil Pilkada Serang, PAN Yakin Ratu-Najib Tetap Menang
- Bertemu Dubes Kazakhstan, Wayan Sudirta DPR Dorong Kerja Sama Strategis di Berbagai Bidang
- Pramono Anung Ikut Retret, Pimpinan MPR Yakin Kepala Daerah Lain Bakal Menyusul
- Putusan MK Coblos Ulang 24 Pilkada, Ketua Komisi II Bicara Penataan Sistem Politik