BBM Naik, Buruh-DPRD Sepakat Revisi UMP

"Kami akan serukan kepada fraksi di DPRD Sumbar untuk memperjuangkan ini. Jadi tak ada alasan, bagaimana pun juga, besaran itu wajib ditinjau ulang. Minimal kenaikannya 15 persen baru ideal," ungkapnya.

Ketua Fraksi Golkar Saidal Masfiyudin menyayangkan lambannya respons pemprov meninjau ulang UMP setelah pemerintah menaikkan harga BBM. "Padahal sejak kenaikan harga BBM mulai diberlakukan, masyarakat sudah mulai merasakan dampaknya," tegasnya.

Dia mengungkapkan realita di lapangan setelah kenaikan harga BBM, biaya ekonomi masyarakat bertambah sekitar Rp 500 ribu-Rp 600 ribu per bulan. (zul)