BBM Naik Disamakan Dengan Maksiat
Ribuan Massa Forum Umat Islam Turun Jalan
Jumat, 30 Maret 2012 – 16:59 WIB
JAKARTA - Ribuan Forum Umat Islam menggelar aksi longmarch dari Bunderan HI menuju Monas. Bukan hanya menolak kenaikan BBM, mereka juga mengusung wacana 'Indonesia Tanpa Maksiat'. Selain itu mereka juga menuntut penerapan syariah Islam di Indonesia dan penolakan terhadap liberalisme. Beberapa spanduk yang dibawa antara lain dengan tulisan 'Indonesia Tanpa Maksiat' berwarna hitam. Kemudian spanduk merah putih 'Indonesia Damai Tanpa Liberal, Indonesia Sehat Tanpa Maksiat'. Ada juga poster yang menyinggung kenaikan BBM kendati tak banyak, 'BBM Naik = Pemerintah Maksiat'.
Dalam orasinya, mereka memprotes keberadaan Jaringan Islam Liberal dan Ahmadiyah. Menurut salah seoarang koordinator aksi, Abdurrahman, massa long march menuju istana diperkirakan sudah mencapai 2.000 orang dari semula sekitar 700 orang yang berkumpul di Bundaran HI. “Target kami aksi longmarch ini bisa diikuti 10.000 orang,” katanya.
Baca Juga:
Massa FUI itu terdiri dari berbagai ormas seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), Misi Islam, Dewan Dakwah, Gerakan Reformasi Islam dan Laki 45, Komite Penegakan Syari'at Islam, Majelis Mujahiddin, Persatuan Pondok Pesantren Se-Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya. Mereka berbaris dan memenuhi badan jalan MH Thamrin untuk melakukan longmarch ke Monas.
Baca Juga:
JAKARTA - Ribuan Forum Umat Islam menggelar aksi longmarch dari Bunderan HI menuju Monas. Bukan hanya menolak kenaikan BBM, mereka juga mengusung
BERITA TERKAIT
- Komitmen Dukung Program Prabowo, Menhut & Mentan Tanam Padi Gogo di Lahan Kering
- Bahlil Desak Seluruh Pengecer LPG Daftar Menjadi Subpangkalan
- Peringati Hari Gizi, TBIG Gelar Edukasi Kesehatan dan Bagikan Makanan di 25 Lokasi
- Mendes Yandri Ajak Ahmad Luthfi Manfaatkan BUMDes untuk Pangkas Kemiskinan di Jateng
- Tiga Tahun, THR TPG Guru Agama Belum Juga Cair, Aneh
- Soal Evaluasi Menteri Bahlil Seusai Heboh Elpiji 3 Kilogram, Legislator NasDem: Itu Hak Presiden