BBM Naik, DPD juga Siap Interpelasi Jokowi

jpnn.com - DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) akan mempertanyakan atau interpelasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kenaikan harga BBM. Khususnya kenapa harus naik, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam kenaikan  tersebut. Karena itu, presiden harus mewujudkan janji-janjinya agar tidak membingungkan masyarakat.

“Jangan sampai pemerintah gamang, yaitu mempunyai kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat, namun tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga menimbulkan masalah. Harusnya segera menjelaskan ke masyarakat agar mampu mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM itu,” ucap Anggota DPD Provinsi Bengkulu Ahmad Kanedi saat diskusi bertajuk ‘BBM Naik, Siapa Untung/Rugi?’ di Gedung Parlemen RI Senayan Jakarta, Jumat (21/11).
    
Mantan Wali Kota Bengkulu itu mengatakan, pro-kontra naiknya harga BBM itu sebagai sesuatu yang wajar, dan sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya. “Hanya saja pemerintah harus menjelaskan alasan-alasannya, dan yang penting pemerintah mengawal ketersediaan BBM itu di daerah,” tegas dia.
    
Sementara itu, Anggota DPD Propvinsi Papua Yanes Murib menegaskan, rakyat Papua menolak kenaikan harga BBM, karena dampak buruknya sangat luas. “Khususnya di transportasi, di mana di sana hampir seluruh perjalanan transportasi menggunakan pesawat udara. Karena itu, kalau harga BBM naik, maka ongkos pesawat akan makin mahal,” cetusnya.
    
Dia mencontohkan, untuk harga BBM di Provinsi Papua saja saat ini antara Rp10.000-Rp15.000/liter. Bahkan di kabupaten daerah Papua ada yang mencapai Rp 51.000-Rp100.000/liter. “Jadi, rakyat Papua menolak kenaikan harga BBM,” pungkas Yanes.
    
Yanes menambahkan, kalau saja pencabutan subsidi BBM itu dialihkan ke hal-hal produktif, maka Presiden Jokowi harus menjelaskan itu ke rakyat. “Untuk siapa saja uang itu dialihkan?” tanya dia.
    
Menurutnya, jika memang dialihkan untuk kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat melalui kartu sakti Jokowi (KIP, KIS, dan KKS). Maka Papua harus menjadi prioritas, apalagi kemiskinan itu sangat luas di Papua. “Hubungan antar daerah juga sulit, karena infrastrukturnya semua harus melalui udara. Ditambah lagi, BBM sulit diperoleh, kadang sampai dua minggu,” cetus Yanes.
    
Selain itu, anggaran pembangunan untuk Papua tidak mempertimbangkan konsekuensinya, termasuk terus melakukan pemekaran daerah. Menurut dia, pemekaran daerah itu justru menambah masalah, tak pernah ada kemajuan, sehingga pemekaran bukan solusi bagi Papua.
    
“Jadi, kami menagih janji Pak Jokowi saat ini untuk menyelesaikan persoalan rakyat Papua. Kita tunggu, kalau tepati janji rakyat akan terus mendukung Presiden, tapi kalau ingkar, dukungannya bisa pindah ke yang lain,” kata Yanes. (fdi)