BBM Naik, Presiden Dinilai Langgar Konstitusi

JAKARTA--Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, mengatakan, kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tidak bisa dilepaskan dari pasal 33 UUD 1945. Pasal itu berbunyi, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Menurutnya, Presiden melanggar konstitusi bila kekayaan negara tidak mampu mensejahterakan rakyat. Apalagi bila harga BBM naik, kemudian harganya tidak bisa dijangkau dan mampu dibeli oleh rakyat."Kita menciptakan kekuasaan yang namanya negara, karena kita mau BBM dikuasai negara lain," katanya pada wartawan di Jakarta, Kamis (1/3).

"Dalam konteks itu (Pasal 33 UUD 1945) yang dimaksud rakyat, yah rakyat Indonesia secara keseluruhan tidak mengenal istilah rakyat kaya atau miskin," tambahnya.

 

Sedangkan apa yang dimaksud dikuasai negara, dijelaskan Irman, yaitu pertama negara harus menjamin distribusinya jangan sampai ada BBM menumpuk di daerah tertentu sementara di daerah lain langka.