BBM Naik, Raskin Minta Dipertahankan
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) didesak mempertahankan program beras untuk rakyat miskin (Raskin). Apalagi pemerintah baru saja menaikkan harga BBM bersubsidi, sehingga dikhawatirkan akan melemahkan daya beli masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu.
"Masyarakat masih menghendaki program Raskin diteruskan. Sebab, dengan adanya kenaikan BBM, pasti memerlukan jaringan bantuan sosial yang banyak, selain kartu-kartu (KIS, KIP, dan KKS, Red) itu," ungkap Meutya Hafid, anggota DPR asal Fraksi Golkar kepada wartawan, Selasa (25/11).
Menurutnya, pemerintah harus menjaga agar rakyat, khususnya masyarakat miskin, terpenuhi kebutuhan dasarnya, terutama yang berhubungan dengan perut. "Jadi, program Raskin perlu diteruskan sesuai dengan kehendak dari rakyat," harapnya.
Meutya menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi sudah tentu menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah harus berpikir ulang jika ingin menghapuskan Raksin. "Kalau ada wacana penghapusan, sebaiknya dipikirkan ulang, karena saat ini masyarakat membutuhkan bantuan pangan," tandasnya.
Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Mei Rochjat Darmawiredja, mengharapkan pemerintah Jokowi-JK tetap mempertahankan program raskin. "Masyarakat miskin, masih memerlukan Raskin. Hanya saja, beberapa perbaikan, termasuk kualitas," tandasnya.
Menurut Mei, lembaganya memberikan masukan dalam rapat-rapat kepada para pejabat terkait bahwa program seperti Raskin ini sangat penting. "Tapi keputusannya nanti pada rapat tingkat menteri. Apakah ini (Raskin, Red.) akan dilanjutkan atau tidak," katanya.
Sedangkan implementasi program perbaikan, selain meningkatkan kualitas beras dan ketepatan waktu penyaluran, ia juga meminta agar program di bawah Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bulog ini harus menyesuaikan bahan pokok yang dibutuhkan rakyat miskin sesuai dengan jenis makanan pokoknya.
Sebelumnya, pemerintah bakal menerapkan sistem baru untuk mendistribusikan Raskin. Program tersebut nantinya diluncurkan mengusung konsep elektronik money (e-money) dengan bekerja sama dengan pihak perbankan. "Tahun ini kita memang sudah mendistribusikan beras untuk Raskin. Ke depan, masyarakat tidak diberi beras, melainkan e-money di rekening mereka," ucap Menteri BUMN Rini Soemarno.
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) didesak mempertahankan program beras untuk rakyat miskin (Raskin). Apalagi pemerintah
- Additiv dan Syailendra Capital Ubah Lanskap Investasi Digital Indonesia
- Bank Mandiri Dorong Tenun Tradisional Bali, Lombok, dan Kupang Menembus Pasar Global
- BRI Insurance Perluas Literasi Asuransi Syariah ke Pesantren
- TUI Blue Berawa Hotel dan Vila Kini Hadir di Bali, Usung Konsep Persawahan
- KAI Logistik Beri Diskon Spesial Pengiriman Paket & Sepeda Motor
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia