BBM Naik Rp 3 Ribu November Nanti

JAKARTA - Tim Transisi Jokowi-JK terus memperkuat isu kenaikan harga BBM pada kabinet pemerintahan baru. Dalam perkembangan terakhir, harga BBM bersubsidi direncanakan naik Rp 3 ribu  per liter pada November 2014. Keputusan tersebut diakui diambil oleh Presiden Terpilih Jokowi Jumat lalu.
    
Penasihat Senior Tim Transisi Luhut Binsar Panjaitan mengaku sudah mendiskusikan hal tersebut dengan Jokowi. Dalam proses diskusi, dia mengaku pria yang baru saja lepas dari Jabatan Gubernur DKI Jakarta itu tegas mendukung adanya kenaikan tersebut.

Di antara beberapa opsi, pihaknya memilih kenaikan Rp 3 ribu per liter paling pas. Dengan begitu, BBM bersubsidi jenis premium bakal menjadi Rp 9.500 dan solar menjadi Rp 6.500.
    
"Keputusan kenaikan harga BBM diambil Jumat lalu. Kami sudah mendiskusikan kenaikan harga BBM dalam 3 bulan terakhir. Jadi, kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 3 ribu per liter. Dan, November kemungkinan sudah dinaikkan," ujarnya di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, kemarin (30/9).
    
Dia tak menampik, kebijakan ini memang sangat beresiko. Sebagai presiden yang baru menjabat, Jokowi bakal menerapkan kebijakan non populer yang seringkali memicu gejolak sosial.

Namun, dia mengaku pihaknya punya alasan kuat untuk menerapkan kebijakan tersebut. Salah satunya, untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat rentan.
    
"Saat masuk kantor hari pertam, Presiden Jokowi bakal langsung berhadapan pada defisit anggaran sebesar Rp 27 triliun. Belum lagi,  carry over BBM subsidi Rp 46 triliun. Total kas negara yang kosong bakal mencapai USD 7,2 miliar," ungkapnya.
    
Dia menerangkan, kenaikan harga BBM bersubsidi menghemat anggaran ratusan triliun. Jika benar dilaksanakan, pemerintah bakal menghemat USD 13-14 miliar atau sekitar Rp 150 triliun pada 2015.

"Tahun depannya lagi bisa hemat USD 20 miliar. Dan pada 2016 bisa hemat USD 26 miliar," tambahnya.
    
Dana hasil penghematan tersebut, lanjut dia, bisa digunakan untuk program pendorong ekonomi. Salah satunya, pembangunan infrastruktur yang diperlukan Indonesia. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa diprediksi setidaknya mencapai 7,5 persen tahun depan.
    
"Kalau dilihat anggaran subsdi BBM dalam 5 tahun terakhir ini naik rata-rata 30 persen. Sampai sekarang sudah mencapai sekitar 25 persen dari total APBN. Sementara itu, anggaran infrastruktur flat dalam 5 tahun terakhir," jelasnya.
    
Terkait resiko politik yang bakal dihadapi, dia mengaku Jokowi sudah siap menerima kemungkinan tersebut. Menurutnya, Jokowi menilai penyelamatan angaran negara lebih penting dari pada menjaga citra politik. "Pak Jokowi sudah siap akan risiko yang dihadapi. Beliau siap untuk tidak populer," terangnya.
    
Namun, lanjut dia, bukan berarti dia bakal membiarkan kebijakan tersebut melukai masyarakat. Dia juga mengaku sedang mempersiapkan untuk membuat kebijakan kompensasi kepada masyarakat kurang mampu yang bakal terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Salah satunya, program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
    
"Pasti akan ada. Saat ini, kami sedang mengatur bagaimana bentuknya. Kan sudah ada basis data orang yang bakal menerima BLT. Yang mendapatkan nanti sekitar 27 juta jiwa. Sedang didiskusikan supaya nanti bisa sosialisasi dengan baik. Jadi, begitu harga BBM subsidi naik, dana bisa langsung cair," terangnya.
    
Pengamat Energi Ibrahim Hasyim turut mendukung rencana tersebut. Menurutnya, selisih harga Rp 2 ribu per liter antara BBM bersubidi dan BBM non subsidi bisa menjaga kuota BBM dari jebol. Setidaknya, hal tersebut bakal membuat penyelundup BBM bersubsidi berpikir dua kali. Untuk mencapai selisish Rp 2 ribu per liter, kenaikan sebesar Rp 3 ribu dinilai cukup.
    
"Saat ini memang saat yang tepat. Karena pasar minyak mentah dunia sudah stabil. Negara Timur Tengah yang dulu bisa memainkan harga sekarang sudah mendapat penyeimbang dari Amerika Serikat (AS)," ungkap pria yang menjabat sebagai Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas itu.
    
Dia juga berharap, pemerintah punya pemikiran perbaikan kinerja energi di masa mendatang. Misalnya, dengan mendorong energi alternatif. Dengan begitu, ketergantungan Indonesia terhadap BBM fosil semakin berkurang.
    
"Ruang fiskal yang dilonggarkan itu kan bukan hanya untuk memperbaiki postur APBN. Tapi bisa dgunakan untuk mendorong penggunaan energi alternatif. Mulai dari BBG dan BBN yang sampai sekarang belum dimaksimalkan pemanfaatannya. Tapi, pemerintah selalu punya pertimbangan lainnya saat memutuskan hal seperti ini. Seharusnya dilihat dari sudut pandang jangka panjang," jelasnya. (bil)