BBM Plat Hitam Dibatasi, Irit Rp 27 T
Senin, 29 November 2010 – 07:07 WIB
JAKARTA - Boleh saja pemerintah bikin konsep untuk membatasi BBM bersubsidi sekaligus berancang-ancang menerapkannya mulai 1 Januari tahun depan. Tapi, upaya itu harus terlebih dahulu disetujui Komisi VII DPR. Di komisi yang membidangi masalah energi inilah akan diketok apakah rencana tersebut bisa diterapkan, ditunda, atau dibatalkan. Menurut rencana, pemerintah mengajukan pembatasan BBM bersubsidi ke komisi VII awal Desember mendatang. Menurut Sutan, jika program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dilakukan, pemerintah bisa menghemat dana subsidi yang signifikan. Dana itu nanti bisa digunakan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi di Indonesia yang saat ini dinilai belum memadai. "Jadi, daripada duit APBN dibakar-bakar untuk subsidi, lebih baik yang sebagian digunakan untuk membangun infrastruktur," katanya.
Lantas, bagaimana kira-kira respons para wakil rakyat ketika rencana pembatasan BBM bersubsidi itu dibahas di meja komisi VII? Beberapa anggota komisi VII yang kemarin dihubungi Jawa Pos setidaknya bisa menjelaskan tentang respons tersebut.
Baca Juga:
Mereka yang berasal dari Fraksi Demokrat (partai pemerintah) sudah tentu setuju dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi, termasuk beberapa skenarionya. Misalnya, itu disampaikan Sutan Bhatoegana. "Pembatasan (BBM) ini rencana bagus," katanya saat dihubungi Jawa Pos, Minggu (28/11).
Baca Juga:
JAKARTA - Boleh saja pemerintah bikin konsep untuk membatasi BBM bersubsidi sekaligus berancang-ancang menerapkannya mulai 1 Januari tahun depan.
BERITA TERKAIT
- Begini Cara Bea Cukai Dorong UMKM Agar Berorientasi Ekspor
- Bank Mandiri Bersama 3 BUMN Salurkan Bantuan bagi Putra Putri TNI & Polri
- Ini Tujuan Bea Cukai Berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan UMKM di Indonesia
- Grup RS Siloam Punya Dewan Komisaris dan Direksi Baru
- Mantap! Epson Borong Penghargaan di Ajang Good Design Awards 2024
- Menjelang Munas DEKOPIN, Siapa yang Layak Memimpin?