BBM Plat Hitam Dibatasi, Irit Rp 27 T

Karena itu, lanjut Sutan, meski secara prinsip setuju dengan rencana pemerintah, pihaknya akan memberikan persetujuan yang disertai dengan catatan yang harus dilaksanakan pemerintah. "Catatannya, dana hasil penghematan harus digunakan untuk mengembangkan infratruktur transportasi, tidak untuk yang lain," tegasnya.

 

Sutan menyatakan, pengembangan infrastruktur transportasi bisa berupa pembangunan jalan untuk mengurangi kemacetan dan pengembangan mass rapid transportation (MRT) seperti busway, kereta monorel, atau angkutan umum lain yang nyaman.

 

Menurut dia, alokasi dana penghematan untuk pengembangan infrastruktur tersebut sangat penting. Sebab, angkutan-angkutan umum itu bisa menjadi alternatif pemilik mobil yang keberatan membeli BBM nonsubsidi. Dengan demikian, secara tidak langsung itu juga bisa mengurangi kemacetan. "Kami akan tegas, dikemanakan dana penghematan itu. Jangan sampai nanti rakyat bertanya, sudah dibatasi biar hemat subsidi, kok tidak tampak hasilnya," ujarnya.

 

Senada dengan Sutan, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto mengatakan, pihaknya setuju dengan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. "Dari sisi anggaran, kita memang harus ketat mengontrol volume BBM bersubsidi. Jadi, kami setuju (pembatasan konsumsi BBM bersubsidi)," katanya.