BBM Plat Hitam Dibatasi, Irit Rp 27 T

Jika Sutan dan Dito menyatakan setuju, tidak demikian halnya dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Effendi M.S.Simbolon. Menurut dia, alasan pemerintah bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran tidak tepat. "Jadi, PDIP secara tegas menolak rencana (pembatasan) itu," ujarnya.

 

Effendi mengatakan, tidak ada yang salah pola subsidi saat ini. Sebab, kata dia, pemilik mobil belum tentu masyarakat kaya yang tidak berhak lagi mendapatkan subsidi. Sebab, jika memang masyarakat sudah mampu, tidak perlu disuruh-suruh pun mereka akan dengan suka rela menggunakan BBM nonsubsidi. Misalnya, membeli pertamax atau pertamax plus yang kualitasnya lebih bagus. "Makanya, pemerintah harus kenal dengan rakyatnya agar bisa membuat kebijakan yang tidak menyusahkan," sindirnya.

 

Menurut Effendi, pembatasan tersebut bisa menimbulkan imbas tidak langsung yang akan dirasakan rakyat kecil. Yakni, harga-harga barang naik. "Kalau nekat melaksanakan program itu, berarti pemerintah sudah berbuat zalim kepada rakyat," tegasnya. (owi/c4/kum)